Izin Gangguan (HO)

Persyaratan Izin Gangguan (HO)

Bagi pemohon baru, permohonan izin gangguan dengan melampirkan :

  1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar
  2. Mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), yang bentuk isinya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
  3. Fotocopy sertifikat tanah yang akan dipergunakan untuk tempat usaha/kegiatan
  4. Persetujuan tetangga terdekat dan berbatasan langsung dengan kegiatan
  5. Fotocopy tanda pelunasan PBB tahun terakhir
  6. Fotocopy akte pendiriann perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan.
  7. Rekomendasi dari dinas/instansi terkait yang diperlukan khusus dari badan lingkungan hidup berupa :
  8. Izin lingkungan dari Bupati Jepara untuk jenis usaha dan kegiatan wajib amdal
  9. Izin lingkungan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk jenis usaha atau kegiatan wajib UKL UPL
  10. Rekomendasi bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)
  11. Fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) atau surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN) bagi Pemohon dengan fasilitas penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri

Perubahan nama atau bentuk usaha dan atau kepemilikan, permohonan pada saat izin gangguan tersebut masih berlaku dengan dilampiri :

  1. Fotocopy KTP Pemilik lama dan baru yang masih berlaku bagi perubahan kepemilikan
  2. Fotocopy akta perubahan nama dan bentuk perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
  3. Fotocopy dan asli surat izin gangguan yang masih berlaku
  4. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk hukum, koperasi, yayasan
  5. Fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) atau surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN) bagi Pemohon dengan fasilitas penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri

Permohonan gangguan daftar ulang Izin, dilampiri :

  1. Fotocopy surat izin gangguan
  2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar
  3. Mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), yang bentuk isinya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
  4. Fotocopy keterangan status tanah oleh Pejabat yang berwenang yang akan dipergunakan untuk tempat usaha/kegiatan
  5. Untuk daftar ulang izin tidak perlu ada persetujuan tetangga kecuali ada perluasan